nusakini.com-- Pemerintah terus berupaya memberikan akses energi secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia dari ujung barat hingga timur, khususnya pada wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).  

Selain mencanangkan program BBM Satu Harga, Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengajukan ijin pembuatan sub penyalur kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Minat dari Pemda untuk membangun sub penyalur inipun sangat besar, tak kurang ada 247 telah mengajukan kepada BPH Migas. 

• Hadapi Defisit Neraca Dagang Migas, Ini Langkah dan Strategi BPH Migas
• Kolaborasi Sektor ESDM, Percepatan Pembangunan Proyek Gas Bumi Nasional
• Awasi Penyaluran BBM, BPH Migas Laksanakan OPP Mulai Oktober 2017
• Menteri Jonan Harapkan Ini pada Kepala BPH Migas yang Baru

"Sudah ada 247 Pemda yang mengajukan kepada BPH Migas untuk membangun Sub Penyalur", ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa belum lama ini.

Ifan menambahkan, pembangunan sub penyalur sudah dibahas antara BPH Migas, Pemerintah Daerah, dan juga Pertamina agar tidak membuka peluang terjadinya kesalahan dan permasalahan di kemudian hari. "Yang menetapkan lokasinya dimana, kemudian konsumen penggunanya siapa, nanti juga berapa biaya angkutnya, itu semua akan dikoordinasikan lagi" ujarnya. 

Sejauh ini, lanjut Ifan, sudah ada 11 sub penyalur yang beroperasi, yaitu di Buru (Maluku), Sula dan Halut (Maluku Utara), 4 di Asmat (Papua), 2 di Selayar (Sulawesi Selatan), dan 2 di Kubu Raya (Kalimantan Barat). 

Sebagai informasi, sub penyalur sendiri merupakan perwakilan dari kelompok masyarakat pengguna Jenis BBM Tertentu dan atau BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat penyalur BBM, dan hanya khusus dijual kepada kelompok masyarakat tersebut, sesuai yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas. (p/ab)